SURABAYA – Di bawah langit biru Surabaya yang membentang cerah, teriknya matahari siang sama sekali tidak menyurutkan semangat juang ratusan mahasiswa. Berbekal bendera aliansi, poster tuntutan, serta pengeras suara, mereka tetap berdiri kokoh menyuarakan aspirasi di depan Gedung Grahadi. Kawasan yang biasanya menjadi pusat aktivitas pemerintahan Jawa Timur siang itu dipenuhi riuh orasi, yel-yel perjuangan, dan gelombang tuntutan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Gelombang massa aksi yang mengepung Gedung Grahadi pada Rabu (17/6/2026) melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan strategis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara garis besar, berbagai elemen aliansi mahasiswa yang turun ke jalan membawa satu napas perjuangan yang sama, yakni menolak kembalinya militerisme di ruang sipil serta menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran negara dalam berbagai program pemerintah.
Ketua BEM Universitas Airlangga (Unair), Senja, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengalami pergeseran tujuan. Menurutnya, program yang awalnya difokuskan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak kini lebih diarahkan sebagai penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Senja menyatakan bahwa kondisi tersebut membuat “fokus utama program menjadi kabur.”
Selain itu, mahasiswa juga menolak pengesahan UU Polri dan UU TNI karena dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi aparat kepolisian dan militer untuk masuk ke ranah sipil.
Koordinator Lapangan (Korlap) BEM Nusantara (NUS) Jawa Timur, Devano, menyatakan bahwa penempatan aparat aktif di posisi strategis pemerintahan sipil merupakan indikasi nyata kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
“Sudah terlihat jelas. Contohnya seperti Teddy Indra Wijaya yang masih aktif sebagai militer, tetapi menjabat sebagai Seskab. Dwifungsi ABRI sudah terlihat jelas di mata masyarakat,” ungkap Devano saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Devano menegaskan bahwa supremasi sipil harus diperkuat demi menjaga marwah demokrasi. Menurutnya, jabatan-jabatan publik di lingkungan pemerintahan sipil semestinya diisi oleh kalangan sipil yang memiliki kompetensi.
“Kita sebagai masyarakat sipil yang terancam. Ini merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Yang kami khawatirkan adalah kembalinya situasi seperti tahun 1998, ketika aparat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil, terutama mahasiswa,” tegasnya.
Ketua BEM Universitas Airlangga (Unair), Senja, menegaskan bahwa penolakan terhadap militerisme di ruang sipil serta pencabutan UU Polri dan UU TNI menjadi bagian dari 16 tuntutan utama Aliansi BEM se-Unair. Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada lembaga legislatif dan yudikatif yang dinilai turut bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan bermasalah.
“Penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil serta pencabutan UU Polri dan UU TNI menjadi bagian dari 16 tuntutan utama kami,” ujar Senja.
Massa aksi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam arah kebijakan dan pelaksanaannya. Menurut Senja, program yang awalnya ditujukan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak kini mengalami pergeseran fokus.
“Fokus utama program menjadi kabur karena lebih diarahkan sebagai instrumen penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Meski berbeda pandangan terkait solusi, kedua poros mahasiswa sepakat bahwa implementasi MBG masih memerlukan pembenahan mendasar agar tujuan utamanya dapat tercapai secara efektif.
BEM Unair mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan. Senja menjelaskan bahwa desakan tersebut muncul setelah mencuat dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) hingga berujung pada penggeledahan kantor lembaga tersebut.
“Kami menilai program tersebut sudah tidak lagi efektif. Apalagi setelah muncul kasus yang melibatkan BGN. Hal itu menjadi peringatan keras bahwa kondisi BGN sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi kondisi fiskal negara kita juga sedang menghadapi persoalan besar,” ujar Senja.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang sangat besar dalam program tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan maupun kesehatan yang dinilai lebih mendesak.
Di sisi lain, elemen BEM NUS Jawa Timur yang mengonsolidasikan massa dari berbagai kampus di Surabaya, seperti Untag, UWK, Ubhara, Unesa, UINSA, dan UPN Veteran Jawa Timur, memilih mendorong evaluasi menyeluruh terhadap MBG dibandingkan penghentian total. Menurut Devano, secara konseptual gagasan MBG merupakan program yang baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih dipenuhi berbagai persoalan yang membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Pandangan tersebut turut diperkuat oleh Rizky, salah seorang peserta aksi non-mahasiswa yang diwawancarai Pers Gema. Ia menilai program tersebut belum tepat sasaran karena diterapkan secara merata kepada seluruh jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Harusnya program ini lebih difokuskan kepada kelompok yang memang membutuhkan, misalnya ibu hamil, balita, atau anak yang mengalami stunting. Jadi, anak SMA atau SMP sebenarnya tidak harus mendapatkan MBG. Selain itu, transparansinya masih sangat kurang dan banyak dugaan permainan di dapur-dapur MBG,” ujarnya.
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaiannya, seluruh elemen mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Selain persoalan militerisme dan MBG, massa aksi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga potensi dampak kenaikan harga Pertamax terhadap ketersediaan Pertalite bersubsidi. Di penghujung aksi, Devano menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak memandang negatif gerakan mahasiswa yang turun ke jalan.
“Tolong dukung teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang turun ke jalan. Jangan menjelek-jelekkan mereka. Kami berjuang untuk kalian, yang saat ini sibuk bekerja, sekolah, maupun menjalankan aktivitas lainnya,” pungkas Devano.
Aksi di depan Gedung Grahadi ini dipastikan bukan menjadi yang terakhir. Mahasiswa berkomitmen akan terus menggelar aksi lanjutan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang untuk diperjuangkan.
Penulis : Age Islahiani Rufaidah dan Faricha Kelvin
