Di era digital seperti saat ini, media bukan hanya sebagai perantara informasi, namun juga menjadi alat yang bisa membentuk cara kita memahami dunia. Hal tersebut dikonstruksi melalui setiap paparan informasi yang beredar, baik melalui televisi, portal daring, hingga media sosial yang telah menjadi bagian dari aspek kehidupan kita. Jutaan orang bahkan telah mengakses derasnya informasi dari berbagai media setiap harinya yang kemudian berdampak pada pembentukan opini publik.
Untuk dapat membangun opini tersebut, media memiliki kekuatan untuk melakukan pendekatan melalui berbagai mekanisme, seperti pemilihan narasi, sudut pandang, hingga bagaimana suatu isu tersebut diberitakan. Proses ini biasa dikenal sebagai framing, di mana sebuah berita tidak hanya menyampaikan suatu fakta, namun juga memberikan fokus melalui pembingkaian suatu realitas dengan perspektif tertentu. Proses ini bisa saja terjadi secara alami, namun juga bisa menjadi suatu alat yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan begitu, maka muncullah pertanyaan: apakah media benar-benar menyajikan informasi secara objektif, atau justru hanya menjadi alat bagi kepentingan segelintir elit?
Sebuah fenomena yang tak lagi asing – oligarki media, di mana media justru dikuasai oleh segelintir kelompok atau individu yang dapat menjadi ancaman dalam independensi jurnalistik. Menurut Kompasiana.com, pola kepemilikan media di Indonesia tengah marak terpusat pada segelintir pengusaha atau penguasa, atau bahkan keduanya. Di mana menjadikan media-media tak lagi bebas sebab ditungganggi oleh kepentingan suatu golongan yang berujung pada tersisipnya misi politik dan bisnis dalam pemberitaan.
Di Indonesia, beberapa grup media besar yang menjadi mayoritas industri pers, mulai dari televisi, radio, hingga media online, seakan telah lumrah memiliki keterikatan kepemimpinan dengan para elit politik yang menjadikan media sebagai sasaran empuk untuk bisa menciptakan monopoli informasi sehingga berita yang disampaikan menjadi lebih condong pada kepentingan sang pemilik. Hal ini menjadikan media yang seharusnya berperan sebagai pilar informasi justru berubah sebagai corong propaganda yang kemudian berisiko pada terabaikannya objektivitas berita sebab kepentingan bisnis dan politik yang lebih diutamakan.
Fenomena ini sering kali kita temui, salah satunya dalam kontestasi politik seperti pemilihan umum, di mana media yang memiliki afiliasi politik cenderung memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar dan membingkai secara positif terhadap kandidat yang didukung oleh partai afiliasinya, mulai dari janji yang dibawa kandidat, kegiatan sosialnya, hingga capaian yang didapatkan kandidat sebelumnya. Namun, hal ini juga dapat berdampak pada porsi pemberitaan oleh kandidat dari partai lain yang semakin kecil dan sangat mungkin diberitakan secara negatif, seperti menyajikan informasi mengenai kelemahan kebijakan kandidat tersebut.
Dengan banyaknya jangkauan dan kredibilitas yang didapatkan oleh media, tentu pemberitaan yang bias dapat dengan mudah mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih kandidat yang cenderung diberitakan secara positif, membentuk opini publik untuk lebih menonjolkan kandidat tertentu, yang kemudian berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Lantas jika Pemilu dikendalikan oleh bayang-bayang framing, mungkinkah kita benar-benar memilih pemimpin, atau justru sekedar melanggengkan kepentingan oligarki?
Tanpa disadari, keputusan yang didasarkan pada rekayasa media tersebut justru dapat menimbulkan dampak panjang yang serius dengan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang kurang kompeten. Individu tersebut sangat mungkin terus merasakan ketergantungan untuk mendapatkan dukungan dengan mengikuti kepentingan pemilik media yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan tidak berbasis solusi yang nyata. Di mana kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada mencerminkan kepentingan rakyat.
Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap polarisasi masyarakat yang menjadikan mereka cenderung terpecah dalam beberapa kubu yang dapat berlawanan secara ekstrem, memicu adanya disinformasi dengan adanya setengah kebenaran yang menyesatkan sebab kebebasan media dalam memilih untuk menonjolkan atau menyembumyiksn fakta tertentu sesuai dengan kepentingan sang pemilik, serta dapat melemahkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi sebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media karena adanya bias informasi tersebut.
Maka dari itu, untuk dapat menghadapi dominasi oligarki media dalam framing berita, masyarakat perlu untuk lebih kritis dalam mengonsumsi sebuah berita, bukan hanya sekadar mengonsumsi, namun turut membandingkan informasi dari berbagai sumber serta memahami teknik framing yang digunakan. Kita juga perlu untuk melakukan pengecekan terhadap pemilik suatu media sekaligus lebih mendukung media independen yang tidak terafiliasi atau terikat pada kepentingan bisnis atau politik tertentu agar bisa mendapatkan informasi secara lebih objektif dan imbang. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat menciptakan regulasi yang bisa membatasi konsentrasi kepemilikan media untuk menjaga objektivitas pemberitaan.
Penulis: Alya Nasyanur Fauzia
