Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi isu panas yang memicu perdebatan di tengah masyarakat. Setiap berita kenaikan harga yang muncul di media massa selalu menimbulkan protes dari berbagai kalangan karena masyarakat merasakan langsung dampaknya, yang ditandai dengan naiknya biaya transportasi, membengkaknya biaya distribusi, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, pemerintah harus mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang berfluktuasi sehingga beban subsidi energi dalam APBN semakin besar. Oleh karena itu, permasalahan kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan atau mempertahankan harga, melainkan bagaimana pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi fiskal negara dengan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari ANTARA, pemerintah menetapkan harga BBM nonsubsidi mengikuti harga minyak global, sedangkan harga BBM bersubsidi lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi dari APBN. Jika mengikuti harga pasar global dan memperhitungkan biaya lainnya, termasuk biaya distribusi, harga BBM dapat mencapai sekitar Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite berada di kisaran Rp10.000 per liter. Selisih harga tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi dan kompensasi energi. Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan sekitar, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fakta tersebut sehingga menimbulkan banyak protes terhadap pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya masih berusaha menjaga harga BBM tetap stabil. Namun, subsidi yang diberikan pemerintah secara terus-menerus juga dapat membebani APBN. Artinya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menutupi selisih harga tersebut. Pemerintah memiliki kebijakan untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar bersubsidi, sementara harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax per Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp16.250 per liter.
Menurut penulis, salah satu akar masalahnya adalah komunikasi pemerintah yang belum optimal dalam menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui alasan pemerintah mengambil suatu keputusan, baik dari segi pertimbangan maupun manfaat jangka panjangnya. Ketika informasi tersebut tidak disampaikan dengan baik, kesalahpahaman dapat terjadi dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintah juga perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang lain dengan menunjukkan empati kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kenaikan harga BBM dapat menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pelaku UMKM dan pekerja di sektor transportasi, seperti pengemudi angkutan umum dan ojek. Oleh sebab itu, setiap keputusan, termasuk kenaikan harga BBM, seharusnya diiringi dengan program yang dapat meringankan beban masyarakat, seperti bantuan sosial.
Kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan fiskal negara, tetapi juga kebijakan yang mampu memberikan keadilan bagi berbagai kelompok masyarakat. Kericuhan publik dapat diminimalkan apabila pemerintah mengambil keputusan secara transparan, menyampaikannya melalui komunikasi yang jelas, serta tetap memperhatikan kelompok rentan. Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai kenaikan harga BBM dapat disalurkan melalui dialog yang konstruktif dan terbuka, bukan melalui tindakan yang menimbulkan kericuhan dan merugikan masyarakat.
Penulis : Afida Ayu Azalia
