persgema.com, SURABAYA — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Surabaya suarakan tuntutan kemerdekaan bagi Bangsa West Papua melalui aksi demonstrasi di Jalan Gubernur Suryo, depan Gedung Grahadi, pada Senin (1/12/25). Mereka mendesak pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua, sebuah seruan yang telah digaungkan selama 64 tahun.
Aksi yang digelar sejak pukul 09.30 WIB ini diisi dengan long march, orasi, dan penyampaian sikap dari para peserta aksi. Massa aksi membawa berbagai poster dan bendera simbolis yang menandai perjuangan rakyat Papua.
Dilansir melalui press release, AMP menegaskan bahwa tanggal 1 Desember diperingati sebagai momen ketika rakyat Papua mendeklarasikan identitas kemerdekaan mereka di Holandia (sekarang Jayapura) pada tahun 1961. Mereka menegaskan bahwa sejak deklarasi tersebut, rakyat Papua menyatakan diri sebagai bangsa yang tidak berada di bawah kekuasaan mana pun.
AMP juga menyoroti rangkaian tindakan represif dan diskriminatif yang mereka nilai masih terus terjadi, baik di Tanah Papua maupun di kota-kota besar Indonesia. Mereka mencontohkan insiden yang terjadi pada Juni 2025, ketika asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Bali menerima kiriman biawak dan kepala babi. Bagi mereka, tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi yang berulang dan menambah panjang daftar diskriminasi terhadap mahasiswa Papua.
Selain isu diskriminasi, AMP juga menyinggung bahwa Papua tidak pernah lepas dari operasi militer dan aktivitas perusahaan. Pernyataan ini didasari puluhan catatan operasi militer sejak era 1960-an hingga kini, serta perluasan eksploitasi hutan di berbagai wilayah Papua. AMP menyebut kedua faktor tersebut sebagai bagian dari rangkaian tekanan yang dialami masyarakat Papua secara terus menerus.
Melalui pernyataan sikap, AMP menuding bahwa intensitas militer dan konflik sosial yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari besarnya potensi ekonomi Papua. Mereka menilai potensi tersebut menjadi alasan utama negara mempertahankan kontrol yang ketat di wilayah Papua.
AMP menyampaikan sejumlah tuntutan secara runtut melalui selebaran dan pernyataan sikap mereka, di antaranya:
- Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua
- Tarik seluruh Militer Organik dan Non Organik dari Tanah Papua
- Tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh serta Seluruh Perusahaan di Tanah Papua
- Buka akses bagi Jurnalis Lokal, Nasional maupun Internasional ke Papua
- Usut dan Tuntaskan Seluruh Kasus Pelanggaran HAM di Papua
- Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua
- Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Stop Diskriminasi Rasial terhadap Orang Papua
- Cabut UU OTSUS Jilid II
- Hentikan Pemekaran DOB di Papua
- Hentikan Program Transmigrasi
- Hentikan Proyek Strategi Nasional
- Mendukung Penuh Kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky dan Catalonia
Di akhir pernyataannya, AMP menuliskan, “Kepada Seluruh Rakyat Papua, Indonesia maupun Publik Internasional sebagai bentuk Ketegasan Kami atas Penjajahan yang dialami rakyat Bangsa West Papua. Dengan tegas, kami menolak Tunduk di bawah Sistem yang Menjajah Rakyat Papua!”
Penulis: Fatimah Raudhatul Jannah
Editor: Alya
