Indonesia kembali berduka. Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah merenggut lebih dari 300 nyawa, menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di penghujung tahun ini. Namun, dengan angka sebesar itu, status bencana ini belum juga ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Dengan skala korban jiwa yang masif, disusul dengan lumpuhnya infrastruktur lintas provinsi, seharusnya secara otomatis memicu tombol darurat tertinggi negara.
Terlebih lagi, mulai terlihat kelumpuhan rantai pasokan dan keamanan pangan di beberapa tempat. Dari laporan warga yang mulai menyerbu gudang Bulog dan minimarket, terlihat bahwa ini adalah bagian dari manifestasi keputusasaan yang lahir dari kelaparan dan ketiadaan bantuan yang cepat.
Ketika air bah surut, yang tersisa hanyalah kelaparan. Akses jalan terputus, distribusi terhenti, dan lumbung pangan rakyat musnah. Dalam situasi normal, operasi logistik skala besar (oleh TNI/Polri) seharusnya menjadi tulang punggung. Namun, tanpa status Bencana Nasional, mobilisasi ini terhambat oleh prosedur birokrasi dan kewenangan daerah yang terbatas. Hal inilah yang memaksa rakyat mengambil keputusan sendiri untuk bertahan hidup. Penyerbuan gudang Bulog adalah alarm keras bahwa kehadiran negara dalam bentuk bantuan logistik masif telah gagal.
Belum lagi, anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RAPBN 2026 justru dipangkas drastis hingga tersisa Rp 491 miliar. Ini merupakan angka terendah dalam 15 tahun terakhir. Keputusan memangkas anggaran BNPB di saat risiko bencana mencapai puncaknya adalah keputusan yang tidak hanya ceroboh, tetapi juga menggadaikan nyawa rakyat demi alokasi anggaran lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana bukanlah prioritas utama, melainkan hanya pos pengeluaran yang bisa dikorbankan.
Oleh karena itu, sepatutnya negara hadir secara utuh, sebelum rakyat semakin yakin bahwa mereka hanya bisa mengandalkan tangan sendiri untuk sesuap nasi, dan berpikir bahwa ratusan nyawa yang melayang hanya berakhir sebagai statistik tanpa pertanggungjawaban politik tertinggi.
Penulis: Nadia Kaila
