persgema.com—Peringatan Hari Pendidikan yang dilebur dalam Aksi May Day pada Rabu (1/5/2024) di Grahadi, Surabaya, tidak hanya membawakan tuntutan terhadap buruh, tetapi juga tuntutan mengenai pendidikan. Massa aksi yang juga berasal dari kalangan mahasiswa turut menuntut adanya pendidikan gratis serta penolakan terhadap industrialisasi pendidikan.
Industrialisasi pendidikan dianggap sebagai alat pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai ladang komersil. Biaya sekolah yang semakin tinggi tiap tahunnya, memberikan beban bagi masyarakat. Bentuk industrialisasi pendidikan dapat kita lihat dari biaya UKT yang semakin tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Marcel dari Kementerian Aksi dan Propaganda BEM ITS.
“Ini pendapat pribadi, bagi saya komersialisasi pendidikan itu banyak kita saksikan, mulai mungkin salah satu contoh gampangnya dari ukt, adanya komersialisasi UKT yang sangat besar, katanya ada subsidi silang tapi tidak kita rasakan.”
Selaras dengan hal tersebut, Erdogan Thayyib, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM UNAIR 2024, mengungkapkan jika pendidikan tidak boleh menjadi komoditas untuk mencari untung karena pendidikan merupakan hak semua kalangan rakyat, baik rakyat miskin, rakyat kaya, hingga rakyat menengah.
“Harusnya, pemerintah itu adil buat membuat pendidikan itu merata buat semuanya. Jadi, jangan sampai pendidikan yang bagus harganya mahal dan sebagainya.”
Adanya komersialisasi pendidikan ini membuat banyak anak menjadi putus sekolah atau tidak mendapatkan fasilitas yang layak, baik dari segi infrastruktur atau dari segi tenaga pendidik. Hal tersebut menciptakan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga memunculkan pertanyaan apakah industrialisasi pendidikan membuat Indonesia dapat mencapai kebutuhan dan keinginan bangsa Indonesia.
“Katanya mau maju, tapi pendidikan kita dikomersialisasi segitu banyaknya dan juga nyatanya tidak benar-benar membantu dalam mengembangkan kemampuan dari para mahasiswa maupun para siswa itu sendiri. Juga yang kita tahu, nilai PISA kita kan paling rendah seluruh dunia, jadi mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut dan mengganti sistemnya dengan yang lebih baik,” Ungkap Niken, Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah dinilai harus memperhatikan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan. Pemerintah harus ikut hadir untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan merata untuk semua sekolah. Erdogan menjelaskan jika kesejahteraan guru sangat penting untuk menarik banyak masyarakat untuk menjadi guru sehingga dapat menciptakan pemerataan tenaga pendidik.
“Gurunya harus berkualitas, kita harus membuat environment yang sekiranya orang-orang tertarik. Sekarang itu banyak yang nggak tertarik menjadi guru karena guru gajinya kecil dan sebagainya, itu yang jadi perhitungan. Jadi, pemerintah harus fokus ke berbagai macam bidang, gaji guru dinaikkan dan sebagainya. Environment yang dibangun harus membuat orang tertarik menjadi guru,”
Tuntutan mengenai perwujudan pendidikan gratis dan penghapusan industrialisasi pendidikan diharapkan tidak semakin memberatkan masyarakat, terlebih mengenai pajak yang menjadi sumber dana pendidikan. Pemerintah harus lebih bijak dan terbuka dalam mengelola Dana Operasional Sekolah.
Niken menuturkan bahwa, “Mungkin sependek pengetahuan saya ya, seluruh biaya pendidikan itu kan diambil dari APBN dan APBD, jadi dana pendidikan kita sudah tinggi, tapi menurut saya itu tadi, evaluasi arah larinya uang kita itu harus terbuka, secara terbuka ke mana, karena nyatanya banyak larinya uang ini itu tidak benar-benar ke tempat yang seharusnya.”
Dalam dunia perkuliahan, adanya kebijakan PTN-BH semakin menyengsarakan mahasiswa melalui biaya UKT dan SPI yang tinggi. Kebijakan ini menuntut setiap PTN mampu mencari pemasukan sendiri, sehingga pemerintah bisa mengurangi pemasukannya ke PTN. Namun, pada kenyataannya PTN-BH justru memeras mahasiswa melalui UKT dan sumbangan pembangunan yang ekstrem.
“Kenyataannya PTN-BH justru memeras mahasiswa lewat UKT dan sumbangan pembangunan, dimana sumbangan pembangunan ini sekarang gila-gilaan ya,” ungkap Malvin, Kementerian Aksi dan Propaganda BEM ITS.
Banyaknya pembangunan Fakultas Kedokteran yang memasang UKT dan SPI tinggi juga menjadi contoh dari industrialisasi pendidikan. Mereka juga mengungkapkan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi sebuah alat dan katalis untuk mengembangkan bangsa, tapi sudah menjadi sebuah industri.
“Bagaimana kalau misalnya pendidikan itu bukan menjadi sektor yang penting lagi? tapi sudah masuk ke sektor bisnis, sektor bisnis dalam pendidikan,” ungkap mereka lagi.
Menyikapi industrialisasi pendidikan, pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dan mengevaluasi segala aspek dalam pendidikan di Indonesia. Tidak hanya menyangkut biaya, tetapi juga kesejahteraan murid dan gurunya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas diperlukan kolaborasi bersama dari berbagai lini, termasuk buruh, mahasiswa, serikat buruh, dan komunitas lainnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah besar dalam dunia pendidikan dan tidak menekankan pada industrialisasi dunia pendidikan yang akan menjadi ladang komersial dan memuaskan pihak-pihak kapitalis saja. (dyh)
