Tagar #IndonesiaGelap telah menggema sebagai bentuk suara rakyat yang merasa bahwa 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran merupakan awal periode yang sangat mengecewakan. Mulanya tagar ini muncul dari pengguna X (sebelumnya Twitter) yang mengkritik kebijakan pemerintah karena dianggap kurang terencana dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Beberapa kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun kualitas makanannya tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan, efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta masalah distribusi LPG 3 kg . Semua ini menciptakan gelombang ketidakpuasan pada masyarakat yang kemudian terakumulasi menjadi gerakan demokratis, yakni “Indonesia Gelap”.
Masyarakat yang menyadari dampak dari kebijakan pemerintah terus berusaha menyuarakan pendapat mereka melalui konten edukatif di media sosial. Dengan membuat video edukasi, infografis, dan karya seni. Mereka berharap masyarakat lain ikut sadar akan permasalahan yang terjadi di Indonesia dan ikut serta dalam menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Upaya ini semakin masif seiring dengan disahkannya sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk pembentukan Danantara—badan investasi negara yang kebal terhadap pengawasan KPK dan BPK—serta pengesahan RUU TNI yang dinilai mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Puncak keresahan publik terjadi pada Kamis, 20 Maret 2025, ketika kedua kebijakan tersebut resmi disahkan oleh DPR RI. Hal tersebut memicu gelombang protes besar-besaran di dunia maya dengan tagar #IndonesiaGelap dan #TolakRUUTNI sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.
Semua kekacauan ini menciptakan kesan bahwa para pemimpin seolah-olah berperan di atas panggung tanpa memperhatikan realitas di bawahnya. Masyarakat Indonesia kini berada dalam situasi kritis, sementara mereka yang membuat keputusan tidak merasakan dampaknya. Teriakan masyarakat, seperti seorang ibu yang meninggal setelah mengantri LPG 3 kg atau mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena kenaikan UKT menggambarkan betapa beratnya situasi ini. Kasus Sumarsih, seorang ibu yang sudah 20 tahun memperjuangkan anaknya sebagai korban pelanggaran HAM, juga menunjukkan betapa kacaunya sistem yang berjalan di Indonesia saat ini.
Di tengah kekacauan tersebut, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, justru berpendapat sebaliknya. Ia membantah bahwa Indonesia gelap dan menyatakan bahwa saat ini, Indonesia sedang dalam keadaan terang benderang. Hal ini kemudian menjadi fakta bahwa banyak orang yang masih menutup mata terhadap kenyataan karena mereka belum merasakan dampak dari kebijakan yang mereka buat secara langsung. Beberapa di antara mereka merasa tidak peduli terhadap politik karena tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, padahal kenyataan tersebut merupakan hasil dari privilege yang mereka nikmati. Bahkan, kenikmatan yang masih dirasakan sekarang pastilah tidak akan berlangsung lama. Lambat laun, gemerlap cahaya akan ikut redup dan bisa dirasakan oleh semua kalangan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai isu yang terjadi di sekitar kita. Meskipun beberapa dari kita mungkin tidak terdampak langsung oleh kebijakan-kebijakan tersebut, bukan berarti kita harus diam. Apabila beberapa di antara kita tidak merasa bahwa hal ini merupakan bentuk urgensi yang perlu diperhatikan, setidaknya biarlah empati dan suara hati yang berperan. Suara kita memiliki kekuatan untuk mendukung perubahan dan membantu mereka, bahkan membantu diri kita sendiri yang sedang berjuang untuk melawan dampaknya. Mari ikut bersuara demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Jangan biarkan terang yang masih dirasakan menjadi penghalang bagi terciptanya Indonesia yang lebih baik untuk semua kalangan masyarakat.
Penulis : Abidah Ardelia
