SURABAYA, 9 Mei 2026 – Di balik dinding kaca dan kemegahan arsitektur Universitas Ciputra, sebuah layar besar membentangkan narasi yang kontras. Sore itu, ratusan pasang mata berkumpul bukan untuk merayakan pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menyaksikan autopsi atas pembangunan di timur Indonesia melalui film dokumenter Pesta Babi (Kolonialisme di Zaman Kita), karya Dandhy Laksono.
Acara yang digelar secara kolektif oleh Project Arek, Ecoton, Arek Gerak, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan sejumlah komunitas lainnya ini menjadi oase di tengah gersangnya ruang diskusi publik. Di saat beberapa kampus di kota lain melakukan intimidasi dan pembubaran secara paksa pemutaran film ini dengan alasan stabilitas dan kondusivitas, kesempatan ini justru diselenggarakan dengan lancar dan dipenuhi diskusi yang fundamental.
Bagi panitia penyelenggara, menyelenggarakan nonton bareng Pesta Babi adalah salah satu upaya untuk melawan amnesia sejarah. Kolonialisme belum hilang dan tetap ada, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Namun, kolonialisme kerap dianggap sebagai artefak masa lalu yang berakhir saat Belanda angkat kaki dari negeri ini. Tetapi, perspektif yang muncul dalam diskusi sore itu justru menggugat asumsi tersebut.
Kandi, akademisi dari Universitas Airlangga sebagai pembedah, memaparkan bahwa kolonialisme tidak benar-benar hilang, melainkan bertransformasi melalui apa yang ia sebut sebagai “logika kolonial”. Pengambilalihan kepemilikan tanah kini dilakukan melalui narasi kemajuan dengan bahasa yang lebih progresif. Di bawah bendera Proyek Strategis Nasional (PSN), hutan-hutan Papua dibabat demi industri energi.
“Negara menolak mengakui sistem kepemilikan tanah adat sebagai hukum yang sah,” tulis Kandi dalam poin presentasinya. Hal ini diperparah dengan kekerasan epistemik, yaitu sebuah kondisi di mana sistem pengetahuan dominan menyingkirkan, menghapus, dan menganggap tidak sah cara masyarakat adat memahami dunia dan menghargai nilai spiritual tanah mereka.
Dandhy Laksono memperkuat hal tersebut dengan menunjuk pada ironi kedaulatan pangan. Hutan yang semula menjadi sumber hidup mandiri bagi masyarakat Papua, kini dipaksa menjadi ladang tebu atau sawit sebagai bahan baku biogas. Dandhy menyebut hal ini sebagai “kolonialisme primitif”, yaitu bentuk perampasan lahan yang dilakukan di balik narasi nasionalisme, namun sebenarnya untuk melayani akumulasi kapital oligarki.
“Narasi bahwa pemerintah merusak alam untuk membuka lapangan pekerjaan adalah bullshit. Masyarakat Papua sudah memiliki sistem ekonomi dan pekerjaan mandiri sebelum pemerintah datang dan memaksa mereka menjadi buruh,” tegas Dandhy.
Papua dan Krisis Imajinasi Nasional
Film Pesta Babi akhirnya dibaca sebagai dokumentasi tentang imajinasi nasional yang gagal. Kegagalan ini muncul karena ketidakmampuan negara untuk menginklusikan keberagaman ontologis tentang cara hidup yang berbeda dari masyarakat adat. PSN bekerja layaknya versi modern dari “misi peradaban” kolonial. Tanah rakyat diambil demi kepentingan negara dan modal, sementara Papua dikonstruksikan sebagai wilayah yang dianggap defisit sehingga layak diintervensi.
Aldo dan Mugi dari AMP menegaskan bahwa Papua bukanlah “tanah kosong” yang bisa dipatok semena-mena. “Aksi akan terus ada sebelum kebutuhan dasar masyarakat Papua terpenuhi,” ujar Aldo, merespons rentetan kekerasan yang dialami masyarakat asli saat menyuarakan aspirasi mereka.
Visual 1.800 salib dalam film yang merupakan bentuk simbolik dari perlawanan masyarakat Papua, menjadi pengingat pedih tentang nyawa dan lahan yang hilang. Penanya dari Forum Mahasiswa Revolusioner (FMR) bahkan menegaskan bahwa di Papua tidak hanya terjadi genosida, tetapi juga ekosida—kepunahan ekosistem yang berujung pada hilangnya eksistensi suku-suku asli.
Solidaritas dan Ruang Diskusi Publik
Di tengah analisis yang tajam, Kandi menekankan pentingnya solidaritas, ia menegaskan bahwa solidaritas harus dimulai dari kesediaan untuk melihat koneksi meski hidup di atas tanah yang berbeda. Ini adalah bentuk penolakan terhadap ketidaktahuan yang nyaman (comfortable ignorance) yang selama ini menyelimuti masyarakat di luar Papua. Di akhir acara, atmosfer ruangan dipenuhi dengan semangat solidaritas. Dandhy Laksono menutup dengan pesan kuat bahwa keberanian untuk berkumpul dan berdiskusi adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikalahkan oleh gertakan aparat.
Keberhasilan acara ini tidak datang secara instan. Dibutuhkan waktu satu bulan persiapan yang penuh dinamika. Panitia mengaku bagian paling sulit bukanlah menyusun acara, melainkan mencari tempat. Bayang-bayang represi dan syarat ketat dari birokrasi kampus menjadi tembok besar.
“Ada kampus yang melarang kehadiran buku-buku kiri, ada juga yang ingin BEM menjadi pembicara utama untuk mengontrol arah diskusi,” ungkap perwakilan dari Project Arek.
Refleksi
Harapan besar dari terselenggaranya kegiatan ini adalah agar masyarakat luas di luar sana tidak melihat isu Papua sebagai masalah yang jauh. Penyelenggara menekankan bahwa apa yang terjadi di Papua adalah peringatan. Jika hari ini publik memilih diam terhadap perampasan ruang hidup di Papua, maka esok atau lusa, praktik serupa bisa saja menyasar kampung halaman, pesisir, atau lahan pertanian kita sendiri atas nama “pembangunan”.
Penulis: Swandaru Aghni
Editor: Davina Olga Salsabila
