SURABAYA – Isu penghapusan sistem outsourcing dan pencabutan Omnibus Law menjadi sorotan dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (1/5/2026). Ratusan massa terlibat dalam aksi yang diikuti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur, BEM Universitas Airlangga (Unair), Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAM) Unesa, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Sebagian peserta mengenakan atribut organisasi, sementara lainnya hadir tanpa identitas institusi.
Koordinator KASBI, Udin, menegaskan tuntutan buruh tahun ini masih berfokus pada penghapusan sistem outsourcing dan pencabutan Omnibus Law. Menurut dia, kedua kebijakan tersebut belum berpihak pada pekerja. Massa juga menyoroti persoalan upah yang dinilai belum layak, beban kerja yang berat, serta jaminan sosial yang belum merata.
“Hapuskan outsourcing di negeri ini dan cabut Omnibus Law karena tidak sesuai dengan harapan buruh,” ujarnya.
Berbeda dari tahun sebelumnya yang berpusat di Grahadi, aksi kali ini diarahkan ke DPRD Jawa Timur. Langkah tersebut diambil untuk membuka ruang dialog langsung dengan wakil rakyat, setelah aksi sebelumnya dinilai kerap berakhir tanpa tanggapan konkret.
Dalam peringatan May Day di Surabaya tahun ini, BEM Unair, BEM SI Jatim, dan KAM Unesa dituding tidak konsisten serta melanggar komitmen kolektif. Mengutip akun Instagram Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI DK) Surabaya, pada malam 30 April 2026 digelar konsolidasi lanjutan yang melibatkan berbagai elemen organisasi. BEM Unair berperan sebagai fasilitator dengan mengirimkan undangan resmi sekaligus menjadi tuan rumah.
Namun, forum konsolidasi tersebut dinilai tidak konsisten dan mengingkari komitmen bersama. Dalam waktu singkat, titik aksi yang sebelumnya disepakati di Gedung Negara Grahadi diubah menjadi Gedung DPRD Jawa Timur. Perubahan ini dianggap mengabaikan hasil konsolidasi sebelumnya dan memunculkan dugaan kooptasi gerakan. Selain itu, salah satu anggota BEM Unair dinilai bersikap elitis dan eksklusif karena kurang terbuka terhadap massa nonorganisasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM Unair, Senja, memberikan penjelasan. Ia mengatakan perubahan titik aksi merupakan hasil komunikasi dengan KASBI.
“KASBI menghubungi kami terkait perubahan titik aksi. Kami kemudian menginformasikan kepada organisasi lain agar tidak terjadi perpecahan massa. Undangan juga kami kirim H-1 sebagai langkah pengamanan agar konsolidasi tidak disusupi,” ujarnya.
Terkait penggunaan atribut seperti jas almamater, Senja menyebut hal itu bertujuan untuk pengamanan dan tanggung jawab institusi, bukan untuk membatasi partisipasi.
“Penggunaan almamater untuk memastikan pengamanan massa aksi. Namun, semua tetap bisa bergabung,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan almamater tidak mencerminkan sikap elitis maupun eksklusif. Menurutnya, aksi tetap terbuka bagi siapa pun, termasuk peserta tanpa atribut organisasi.
“Penilaian itu sah-sah saja, tetapi pada praktiknya kami tidak membatasi. Banyak peserta tanpa almamater tetap bisa bergabung,” katanya.
Sementara itu, Iksan, peserta aksi tanpa atribut organisasi, menilai Hari Buruh seharusnya menjadi ruang bersama tanpa sekat identitas agar solidaritas dapat terbangun lebih luas.
“Seharusnya semua melebur dalam gerakan rakyat. Ini Hari Buruh,” ujarnya.
Perbedaan pandangan mengenai penggunaan atribut mencerminkan dinamika di dalam aksi. Di satu sisi, atribut dipandang sebagai identitas dan alat pengamanan, sementara di sisi lain dinilai berpotensi menciptakan jarak. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengubah substansi tuntutan yang disuarakan.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari direspons perwakilan DPRD Jawa Timur yang menemui massa. Pertemuan tersebut membuka ruang dialog. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sembari menegaskan perjuangan akan terus berlanjut selama kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak pada buruh dan rakyat.
Penulis: Athiyya Chalya Fasa Putri, Faricha Kelvin, Marianne Kimiko
Editor: Lauzah Hawa Era Jauhari
