Persgema.com – Tuntut banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro kepada rakyat, ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat khususnya masyarakat sipil di Surabaya dan Jawa Timur mengungkapkan keresahan serta tuntutannya lewat demonstrasi kepada pemerintah di depan gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat (21/2/2025).
Aksi yang diinisiasi oleh Arek Gerak dan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Jawa Timur tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu krusial dalam kebijakan nasional serta menggelar audiensi dengan DPRD Jawa Timur guna mendiskusikan solusi dan mendorong penyampaian aspirasi atas permasalahan yang terjadi. Melalui aksi ini, masyarakat berupaya mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, alih-alih kepentingan oligarki.
Primo Rayendra, Koordinator aksi, menuturkan bahwa digelarnya aksi ini didasari atas keresahan dan kemarahan yang dirasakan oleh masyarakat.
“Masyarakat seperti dijadikan mainan, kelinci percobaan, dan dijadikan tikus oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tanpa pengkajian,” tutur Primo.
Menyusul hal tersebut, Primo kembali mengungkapkan bahwa pemerintah terkesan ingin cari muka untuk dapat dianggap sebagai pahlawan dengan adanya fenomena-fenomena kebijakan yang tidak pro rakyat. “Belakangan ini pemerintah membuat kebijakan tanpa pengkajian, setelah itu pemerintah melihat tanggapan masyarakat seperti apa. Lalu setelah pemerintah melihat respons dari masyarakat, pemerintah datang sebagai pahlawan,” ungkapnya.
Primo juga berharap tuntutan dan aspirasi yang disuarakan melalui aksi demonstrasi benar-benar didengarkan oleh DPRD Jawa Timur hingga bisa diperhatikan oleh pemerin
tah pusat, tidak hanya dianggap sebagai angin lewat seperti pada aksi-aksi sebelumnya.
“Harapannya tuntutan direspon tingkat pusat, tidak hanya dijadikan permainan dan jangan diadu dengan Dewan Daerah. Karena berkaca dari aksi kemarin, tuntutan dan aspirasi tidak dianggap serius, padahal masyarakat ingin tuntutan dan aspirasi dapat didengarkan secara serius,” ungkap Primo.
Aksi Surabaya Menggugat ini menjadi bentuk pengawalan pada aksi yang telah digelar sebelumnya pada hari Senin (17/2/2025), namun ditambahkan dengan beberapa poin-poin tuntutan lain hasil dari kajian akademis dengan urgensi yang sama. Poin-poin tuntutan dari massa aksi adalah sebagai berikut:
- Alihkan Anggaran Danantara untuk Sektor-Sektor Publik
- RUU Perampasan Aset
- Hentikan Dwifungsi Abri
- Pritoritaskan Anggaran untuk Kelompok Rentan, terutama Perempuan dan Anak
- Potong Anggaran TNI Polri
- Mengkaji Ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Cabut Konsesi Tambang UMKM dan Ormas
- Wujudkan Reforma Agraria
- Revisi UU Ciptakerja
- Menolak Reklamasi di Surabaya
- Kebebasan Berpendapat dan Berbudaya
Tuntutan-tuntutan tersebut menjadi indikasi keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah. Kebijakan yang dianggap merugikan rakyat tersebut juga dirasakan oleh Endang, salah satu massa aksi yang menyoroti mengenai kelangkaan gas elpiji sebagai dampak dari kebijakan yang berlaku.
“Para pembuat peraturan tidak melihat rakyat dalam memutuskan itu. Oleh karena itu, kita harus bergerak dan berjuang untuk anak cucu kita agar tidak ada kebijakan yang bisa menindas masyarakat bawah,” ujar Endang.
Ia juga menilai 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo belum maksimal dan masih sarat akan kepentingan oligarki serta tindakan Presiden Prabowo yang dianggap seolah-olah berada di balik bayang-bayang presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.
Selaras dengan Endang, Saiful, selaku perwakilan dari Forum Perjuangan Rakyat sekaligus bagian dari massa aksi, juga turut menyoroti mengenai kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo yang dianggap tidak melibatkan atau mempertimbangkan rakyat dalam memutuskan. Salah satu kebijakan tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai realisasi programnya tidak tepat sasaran. Menurut Saiful, hal tersebut juga semakin menghambat rakyat dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena anggaran pendidikan akan dialih alokasikan.
“Yang diinginkan bukan cuma makan gratis tapi juga kuliah dan sekolah gratis. Yang pertama adalah pendidikan, karena anak cucu kita bukan hanya perlu makan tapi juga pintar. Kita demo bukan untuk dibayar. Kita datang kesini dengan hati nurani. Jadi, seratus hari kerjanya Prabowo itu belum maksimal, karena apa yang diurus itu-itu aja dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Apalagi program-program yang dijalankan banyak yang meleset,” ujar salah satu teman Saiful.
Selain membawa poster dan orasi sebagai penyampaian aspirasi, massa aksi juga mengadakan panggung bebas untuk pertunjukan seni. Salah satu pertunjukan tersebut yakni seni teatrikal yang membuat suasana menjadi lebih dingin di tengah keriuhan demonstrasi.
Rizky Arinka Dwi Cahya, salah satu penampil, menuturkan bahwa teatrikal yang dibawakan merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini menurut saya sangat menguras dan tidak efisien. Dan seperti yang kita lihat, banyak daerah yang mendapatkan makanan tidak layak ataupun daerah-daerah yang justru tidak dapat makanan. Dari penampilan saya dan teman saya tadi, kami mau mengajak massa untuk membuka mata dan meninjau ulang kebijakan tersebut. Kalau bisa kita adakan forum,” tutur Rizky.
Selanjutnya, Rizky menyampaikan alasannya membawakan seni teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi ialah karena dapat merepresentasikan suara penonton. Dari seni teatrikal tersebut, Rizky memberi batasan-batasan pesan yang ingin disampaikan dan memberikan kebebasan pada para penontonnya untuk melakukan interpretasi.
“Mengapa harus seni teatrikal? karena mungkin itu wujud representasi dari penonton. Kita sudah membuat batasan-batasan pesan yang ingin disampaikan. Dari situ, penonton bebas untuk menginterpretasi masing-masing, entah itu bermakna pemerintah yang kotor, atau baik tapi pelaksanaanya kurang, bebas mau apa saja,” ungkap Rizky.
Tidak hanya itu, Rizky juga menanggapi seratus hari kerja kabinet Prabowo-Gibran dalam konteks kesenian yang dianggap cukup banyak upaya pemberedelan seni. “Sudah beberapa kali ada pemberedelan seni, salah satunya band Sukatani kemarin. Jauh sebelum itu, juga ada pembredelan di Galeri Nasional. Padahal di berbagai negara lain, kesenian digunakan untuk menyampaikan aspirasi, tapi di sini kenapa kok seni selalu dibungkam?” tegasnya.
Rizky berharap pemerintah dapat lebih mendengarkan aspirasi masyarakat ke depannya serta melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dinilai merugikan rakyat. Ia juga berharap agar negara ini lebih demokratis, sesuai dengan tujuan semula.
Penulis: Swandaru Aghni, Andri Kusuma Putra, Satria Al-Fauzi Ramadhan
Reporter : Tsania Syahriatul Fadhliyah, Savira Fikolbi, Fitri Puspitaningrum
